Kamis, 24 November 2016

KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA



Kasus Aksi Damai 4 November 2016


                Dengan berbagai macam agama yang terdapat di Indonesia pada saat perumusan pancasila masalah keanekaragaman agama di indonesia mendapat sorotan serius hingga melakukan pergantian. Pada awalnya menurut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) bunyi sila pertama yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, namun mengingat masyarakat indonesia terdiri dari berbagai macam agama maka bunyi sila yang pertama di ganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang bunyi sila yang pertama ini diharapkan bisa mempersatukan bangsa Indonesia dan terciptanya kerukunan antar umat beragama.
            Toleransi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan beragama, khususnya di Indonesia. toleransi merupakan suatu kebutuhan terlebih indonesia merupakan negara pluralis. Tidak hanya memiliki berbagai macam suku, ras dan bahasa, tetapi indonesia juga mempunyai berbagai macam agama. Agama yang diakui di indonesia sebanyak enam yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Dengan agama yang bermacam-macam ini memberikan andil besar terhadap terjadinya konflik. Banyak contoh konflik antar agama yang terjadi di Indonesia, diantaranya yang terjadi saat ini konflik Kasus Aksi Damai 4 November 2016. Dalam hubungannya dengan agama, hal itu memberikan kesan yang kuat dan sangat mudah menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan di antara umat beragama.
           

Penyebab Aksi Damai 4 November 2016


Pada 30 September 2016, dalam percakapan dengan warga di Kepulauan Seribu, Basuki menyatakan bahwa tidak masalah jika warga yang "dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem" tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ayat 51 dalam surat Al-Maidah adalah ayat yang sering ditafsirkan sebagai ayat yang melarang Muslim untuk menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin, dan sebelumnya digunakan oleh rival Basuki sebagai argumen untuk tidak memilih Basuki pada pemilihan gubernur. Percakapan ini direkam dan diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di situs YouTube. Salah satu yang menyebarkan video ini, Buni Yani menulis di Facebook "...dibohongi Surat Al Maidah...", (tanpa kata "pake") dan belakangan ia mengakui bahwa ia salah transkrip. Banyak warga maupun pengamat yang mengkritik pernyataan Basuki dan menganggap Basuki telah melecehkan Al-Quran.
Kritik ini menjalar di media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta petisi di situs change.org yang didukung puluhan ribu orang. Menanggapi kritik ini, Basuki menyatakan bahwa ia tidak berniat melecehkan ayat Al-Quran, tapi hanya mengkritik pihak-pihak yang menggunakan ayat suci untuk tujuan politik. Sejumlah organisasi melaporkan pidato Basuki ke polisi dengan dasar pasal 156a KUHP dan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada 10 Oktober, Basuki kemudian meminta maaf. Namun laporan hukum terhadap Basuki tidak dicabut, dan polisi mulai melakukan penyelidikan, termasuk memanggil Basuki ke Bareskrim pada 24 Oktober.


Persiapan Aksi Damai

Warga

Aksi direncanakan oleh berbagai ormas Islam. Penyelenggara merencanakan aksi yang sepenuhnya damai dan menuntuk dipenjarakannya Basuki atas tuduhan penistaan agama, yang masih diselidiki oleh kepolisian. Penyelenggara memperkirakan aksi ini akan dihadiri lebih banyak peserta dibanding aksi terhadap Basuki sebelumnya, dan menyarankan peserta untuk membawa bekal, mengantisipasi kemungkinan menginap, dan "menyiapkan wasiat untuk keluarga". Dua ormas Islam terbesar Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tidak menganjurkan anggotanya untuk ikut, walaupun mereka tetap mendukung proses hukum terhadap Basuki dan tidak melarang diadakannya aksi ini.

Pemerintah

Polisi menyiagakan 7.000 personel untuk mengamankan aksi protes.[23] Pasukan TNI dikerahkan untuk menjaga kawasan Pecinan di Jakarta Barat. Warga Tionghoa khawatir aksi 4 November akan berakhir seperti kerusuhan 1998. Sejumlah gereja juga dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Pada 3 November, berkaitan dengan aksi yang direcanakan pada 4 November pemerintah melalui Kemkominfo memblokir 11 situs web yang dianggap menyebarkan sentimen SARA, termasuk portalpiyungan.com dan situs Islam smstauhiid.com.
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan berada di DKI Jakarta pada 4 November 2016. Keduanya juga akan berkantor seperti biasa. Jokowi berkantor di Istana Merdeka sedangkan JK berkantor di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara.
Saat peserta melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Joko Widodo tidak ada di dalam Istana. Ia pergi meninjau proyek hanggar pesawat dan kereta Bandara Soekarno Hatta.

 

Tanggapan Sebelum Aksi Massa

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan usai menghadiri acara Hari Menabung Nasional, terhadap rencana aksi massa yang akan digelar Jumat, 4 November 2016. Presiden mengatakan, demonstrasi merupakan hak demokratis warga, namun bukan hak untuk memaksakan kehendak dan bukan sebuah hak untuk merusak. Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin hak untuk menyampaikan pendapat, namun lebih mengutamakan ketertiban umum. Aparat juga sudah diminta untuk bersiaga mengawal aksi dan diminta untuk melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai aksi massa 4 November. Kapolri menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing untuk melakukan aksi anarkis sekaitan unjuk rasa 4 November, dan menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan media sosial dan tidak langsung menerima informasi dan terbawa emosi. Kapolri juga memerintahkan para personilnya agar menindak para provokator yang memprovokasi pendemo untuk melakukan kekerasan, dan tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu yang berkembang menjelang unjuk rasa. Ia juga mengakui menarik satuan Brimob di luar wilayah Jakarta untuk membantu pengamanan.

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan tegas sebagai tindakan untuk aksi massa dengan tidak kekerasan. Ia mengatakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat saja yang melakukan aksi unjuk rasa, sehingga para prajurit TNI harus melindungi juga mereka yang tidak melakukan unjuk rasa. Panglima TNI juga menegaskan kepada seluruh anak buahnya supaya tidak ragu dalam mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Indonesia, terutama apabila terjadi kegiatan anarkis dan radikal. Panglima TNI juga mengharapkan masyarakat tetap kenang dan beraktifitas seperti biasa.

 

Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo mendatangi rumah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 31 Oktober 2016. Seusai pertemuan, keduanya menyinggung mengenai demonstrasi yang akan dilakukan empat hari kemudian. Prabowo Subianto mengatakan bahwa demonstrasi kepada Ahok harus dilakukan sesuai aturan dan mengingatkan agar tidak ada upaya untuk memecah-belah bangsa. Prabowo mengingatkan agar demonstrasi berjalan tertib dan merupakan hak konstitusional, serta mengharapkan suasana baik dan sejuk.

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat pada hari Rabu, 2 November 2016 untuk memberikan tanggapan terhadap isu nasional, politik, dan isu mengenai dirinya. Dalam jumpa pers tersebut SBY membahas mengenai isu seputar demo yang akan dilakukan dua hari setelahnya. Ia mengatakan unjuk rasa harus berjalan damai, tertib, sesuai aturan, dan tidak merusak, dan bukanlah merupakan bentuk kejahatan politik. Dalam pidatonya, SBY menuding intelejen memberikan informasi yang tidak akurat mengenai tuduhan adanya orang-orang besar, kalangan, ataupun menuduh parpol (partai politik) mendanai aksi-aksi unjuk rasa. SBY menganggap Demo 4 November merupakan murni dari gerakan hati nurani seperti Arab Spring sehingga tuduhan demonstrasi ditunggangi politik adalah tuduhan yang tidak mendasar. Susilo Bambang Yudhoyono juga menganggap demonstrasi ada karena ada yang diprotes dan dituntut, dan menganggap tuntutannya ada yang tidak didengar. Ia bahkan mengatakan jika tuntutan tidak didengar, bahkan hingga lebaran kuda pun akan ada unjuk rasa.

 

Muhammad Rizieq Shihab

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Shihab menjamin bahwa aksi massa akan berjalan damai dan pihaknya tidak akan melakukan kerusuhan. Rizieq berharap satuan Polri dan TNI yang ditugaskan mengawal aksi tidak bersikap represif, sehingga aksi yang dimulai seusai salat Jumat dapat berjalan dengan semestinya.

 

Kronologi

Aksi berpusat di kawasan antara Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia dan Istana Kepresidenan, yang dideskripsikan telah berubah menjadi "lautan putih" oleh demonstran yang berpakaian putih. Polisi memperkirakan sekitar 200.000 warga menghadiri aksi ini, perkiraan lain menyebut angka 50.000 Aksi ini berjalan dengan damai dan tertib hingga Jumat sore, yang merupakan batas penyelenggaraan aksi ini. Tokoh yang menghadiri aksi ini diantaranya Mantan Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, serta penyanyi Ahmad Dhani dan Rhoma Irama. Para demonstran berorasi dan menggunakan yel-yel, mendesak diprosesnya tindakan hukum terhadap Basuki.
Namun sekitar pukul 18:30 WIB aksi yang seharusnya sudah bubar mulai menjadi ricuh. Disinyalir, elemen demonstran beratribut HMI memulai dorong-dorongan dan menyerang polisi. Elemen lain tidak terlibat upaya kericuhan, dan sebagian massa Front Pembela Islam (FPI) berusaha melindungi barisan polisi dari elemen yang menyerang.[  Awalnya, polisi mempertahankan barisannya dengan perisai dan tanpa senjata. Namun setelah serangan menjadi lebih parah, anggota FPI yang melindungi polisi menghindar dan polisi melepaskan tembakan gas air mata. Dua kendaraan milik Brimob dibakar saat terjadi kericuhan di depan Istana Merdeka, sekitar pukul 20:10 WIB. Situasi di sekitar Istana mulai terkendali sekitar pukul 21:00 WIB, namun kericuhan terjadi di bagian lain Jakarta, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah mini market dijarah dan sebuah sepeda motor dibakar. Baru sekitar dini hari para pelaku kericuhan membubarkan diri. Dilaporkan 2 warga dan 1 polisi terluka.

 

Hasil

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan selesai dalam dua minggu ke depan. Hal itu ditegaskan Jusuf Kalla usai menggelar pertemuan dengan perwakilan peserta unjuk rasa pada pukul 18:15 WIB. Kalla ditemani sejumlah menteri, di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Mensesneg Pratikno.

 

Tanggapan Pasca Aksi Massa

Presiden Joko Widodo

Pada 5 November 2016 pukul 00:10 WIB, setelah melakukan rapat terbatas secara mendadak dengan sebagian menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jenderal TNI, dan Kepala BIN, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Merdeka. Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara aksi yang menjalankan aksi dengan damai hingga petang, namun menyesalkan kerusuhan yang terjadi pada sesudah isya yang seharusnya sudah bubar dan hal tersebut dilihat bahwa telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi sebelumnya. Joko Widodo juga menyatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki akan dilakukan "secara tegas, cepat dan transparan", dan menghimbau warga untuk pulang.

 

Sekretatis Kabinet Pramono Anung

Usai Presiden Joko Widodo memberikan konferensi pers, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan bahwa presiden sudah berniat kembali ke Istana Merdeka setelah melakukan peninjauan proyek di Bandara Soekarno-Hatta. Pramono Anung mengatakan Presiden sudah berkomunikasi dengan Menteri Sekretatis Negara, Pratikno, dan Sekretaris Kabinet, untuk kembali ke Istana, namun tidak memungkinkan untuk kembali karena banyaknya massa yang mengepung istana. Selain itu, Danpaspampres, Bambang Suswantono, tidak menyarankan presiden untuk kembali ke Istana Merdeka untuk alasan keamanan. Presiden baru bisa masuk ke Istana Merdeka setelah suasana kondusif.

Memaknai AksiDemontrasi 4 November

Aksi demontrasi 4 November tersebut dimaknai secara beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia khawatir dampak dari demonstrasi besar-besaran tersebut, mengingat sudah banyak terjadi kasus kekerasan dan kerusuhan setelah demonstrasi besar-besaran yang sebelumnya pernah terjadi. Kekhawatiran ini sangat terasa, meskipun Rizieq sebagai ketua FPI telah mengatakan bahwa demonstrasi ini tidak digelar dengan tujuan politik atau anti-Tiongkok. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia masih percaya bahwa demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Hal ini semakin menambah variasi respon masyarakat menjelang datangnya tanggal 4 November 2016.
Kekhawatiran ini masuk akal, mengingat saat ini telah memasuki masa kampanye Gubernur DKI. Dimana Ahok, sebagai tokoh sentral yang disasar demonstrasi ini adalah salah satu kandidat calonan gubernur DKI. Artikel ini pada dasarnya ingin mendiskusikan bagaimana demonstrasi di negara ini dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi. Demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ide dasar demonstrasi yaitu menyampaikan pendapat dan mengekspresikan ide-ide. Akan tetapi, fakta yang sangat disayangkan adalah bahwa demonstrasi ni justru sebagian besar digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak tertentu kelompok tertentu massa, tanpa urgensi dan validitas atas apa yang mereka klaim.

Cara Mencegah Konflik antar Agama
Cara mencegah konflik yang utama dan utama adalah bertoleransi antar umat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antar umat beragama. Istilah tersebut merupakan istilah resmi yang dipakai oleh pemerintah. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatar belakangi oleh meruncingnya hubungan antar umat beragama. Adapun sebab musabab timbulnya ketegangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek sebagai berikut:
1.      Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau missi.
2.      Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain.
3.      Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain.
4.      Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
5.      Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama,antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
6.      Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat


Kesimpulan
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik antar agama masih sering terjadi diIndoesia. Agar kehidupan umat beragama kembali rukun dan harmonis maka sebagai maka cara yang paling baik dan utama dilakukan adalah bersilaturahmi dengan pemeluk agama lain termasuk dalam menjalankan pelayanan sosial mereka. Selain itu kita haru menghilangkan rasa curiga dengan pemeluk agama lain. Tapi yang lebih penting adalah bertoleransi..Akibat fatal dari adanya konflik antar umat beragama adalah kehancuran persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.Yang ini dapat merusak nila-nilai pancasila sila pertama.
 

Daftar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_4_November (di akses 25 november)
http://www.kompasiana.com/iwanseppriadi/analisis-kasus-aksi-damai-4-november-2016_5829ba81f69273f40cba740c
(di akses 25 november)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar