Kasus Aksi
Damai 4 November 2016
Dengan berbagai macam agama yang terdapat di
Indonesia pada saat perumusan pancasila masalah keanekaragaman agama di
indonesia mendapat sorotan serius hingga melakukan pergantian. Pada awalnya
menurut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) bunyi sila pertama yaitu Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, namun mengingat masyarakat
indonesia terdiri dari berbagai macam agama maka bunyi sila yang pertama di
ganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang bunyi sila yang pertama ini
diharapkan bisa mempersatukan bangsa Indonesia dan terciptanya kerukunan antar
umat beragama.
Toleransi merupakan
salah satu elemen penting dalam kehidupan beragama, khususnya di Indonesia.
toleransi merupakan suatu kebutuhan terlebih indonesia merupakan negara
pluralis. Tidak hanya memiliki berbagai macam suku, ras dan bahasa, tetapi
indonesia juga mempunyai berbagai macam agama. Agama yang diakui di indonesia
sebanyak enam yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Dengan agama yang bermacam-macam
ini memberikan andil besar terhadap terjadinya konflik. Banyak contoh konflik
antar agama yang terjadi di Indonesia, diantaranya yang terjadi saat ini konflik
Kasus Aksi
Damai 4 November 2016. Dalam
hubungannya dengan agama, hal itu memberikan kesan yang kuat dan sangat mudah
menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan di antara umat beragama.
Penyebab
Aksi Damai 4 November 2016
Pada 30 September 2016, dalam percakapan dengan
warga di Kepulauan Seribu, Basuki
menyatakan bahwa tidak masalah jika warga yang "dibohongi pake
surah Al-Maidah 51 dan macem-macem" tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Ayat 51 dalam surat Al-Maidah adalah ayat yang sering ditafsirkan
sebagai ayat yang melarang Muslim untuk menjadikan orang non-Muslim sebagai
pemimpin, dan sebelumnya digunakan oleh rival Basuki sebagai argumen untuk
tidak memilih Basuki pada pemilihan gubernur. Percakapan ini direkam dan
diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di situs YouTube. Salah
satu yang menyebarkan video ini, Buni Yani menulis di Facebook
"...dibohongi Surat Al Maidah...", (tanpa kata "pake")
dan belakangan ia mengakui bahwa ia salah transkrip. Banyak warga maupun
pengamat yang mengkritik pernyataan Basuki dan menganggap Basuki telah
melecehkan Al-Quran.
Kritik ini menjalar di media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta
petisi di situs change.org yang didukung puluhan ribu orang. Menanggapi
kritik ini, Basuki menyatakan bahwa ia tidak berniat melecehkan ayat Al-Quran,
tapi hanya mengkritik pihak-pihak yang menggunakan ayat suci untuk tujuan
politik. Sejumlah organisasi melaporkan pidato Basuki ke polisi dengan dasar
pasal 156a KUHP dan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Pada 10 Oktober, Basuki kemudian meminta maaf. Namun laporan hukum terhadap
Basuki tidak dicabut, dan polisi mulai melakukan penyelidikan, termasuk
memanggil Basuki ke Bareskrim pada 24 Oktober.
Persiapan Aksi Damai
Warga
Aksi direncanakan oleh
berbagai ormas Islam. Penyelenggara merencanakan aksi yang sepenuhnya damai dan
menuntuk dipenjarakannya Basuki atas tuduhan penistaan agama, yang masih
diselidiki oleh kepolisian. Penyelenggara memperkirakan aksi ini akan dihadiri
lebih banyak peserta dibanding aksi terhadap Basuki sebelumnya, dan menyarankan
peserta untuk membawa bekal, mengantisipasi kemungkinan menginap, dan
"menyiapkan wasiat untuk keluarga". Dua ormas Islam terbesar
Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah,
tidak menganjurkan anggotanya untuk ikut, walaupun mereka tetap mendukung
proses hukum terhadap Basuki dan tidak melarang diadakannya aksi ini.
Pemerintah
Polisi menyiagakan 7.000
personel untuk mengamankan aksi protes.[23]
Pasukan TNI dikerahkan untuk menjaga kawasan Pecinan
di Jakarta Barat.
Warga Tionghoa khawatir aksi 4
November akan berakhir seperti kerusuhan 1998. Sejumlah gereja
juga dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Pada 3 November, berkaitan
dengan aksi yang direcanakan pada 4 November pemerintah melalui Kemkominfo
memblokir 11 situs web yang dianggap menyebarkan sentimen SARA, termasuk portalpiyungan.com
dan situs Islam smstauhiid.com.
Presiden RI Joko
Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan berada
di DKI Jakarta pada 4 November 2016. Keduanya juga akan berkantor seperti
biasa. Jokowi berkantor di Istana Merdeka sedangkan JK berkantor di Kantor
Wapres, Jalan Merdeka Utara.
Saat peserta melakukan
demonstrasi di depan Istana Merdeka, Joko
Widodo tidak ada di dalam Istana. Ia pergi meninjau proyek hanggar
pesawat dan kereta Bandara Soekarno Hatta.
Tanggapan Sebelum Aksi Massa
Presiden Joko Widodo
Presiden
Joko
Widodo memberikan tanggapan usai menghadiri acara Hari Menabung Nasional,
terhadap rencana aksi massa
yang akan digelar Jumat, 4 November 2016. Presiden
mengatakan, demonstrasi merupakan hak demokratis warga, namun bukan
hak untuk memaksakan kehendak dan bukan sebuah hak untuk merusak.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin hak untuk menyampaikan
pendapat, namun lebih mengutamakan ketertiban umum. Aparat juga
sudah diminta untuk bersiaga mengawal aksi dan diminta untuk melakukan tugas
secara profesional
jika ada tindakan anarkis.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Kapolri Jenderal
Tito
Karnavian memberikan tanggapan mengenai aksi massa 4 November. Kapolri
menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing untuk melakukan aksi anarkis
sekaitan unjuk rasa 4 November, dan menghimbau agar masyarakat tidak
terpengaruh dengan media sosial dan tidak langsung menerima informasi dan
terbawa emosi.
Kapolri juga memerintahkan para personilnya agar menindak para provokator
yang memprovokasi pendemo untuk melakukan kekerasan, dan tidak mudah
terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu yang berkembang menjelang unjuk
rasa. Ia juga mengakui menarik satuan Brimob
di luar wilayah Jakarta
untuk membantu pengamanan.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
Panglima TNI,
Jenderal
TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan
anak buahnya untuk mengambil tindakan tegas sebagai tindakan untuk aksi massa
dengan tidak kekerasan. Ia mengatakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat saja
yang melakukan aksi unjuk rasa, sehingga para prajurit TNI harus melindungi juga
mereka yang tidak melakukan unjuk rasa. Panglima TNI juga menegaskan kepada
seluruh anak buahnya supaya tidak ragu dalam mengambil tindakan untuk
melindungi rakyat Indonesia, terutama apabila
terjadi kegiatan anarkis
dan radikal.
Panglima TNI juga mengharapkan masyarakat
tetap kenang dan beraktifitas seperti biasa.
Prabowo Subianto
Presiden
Joko
Widodo mendatangi rumah Prabowo
Subianto, Ketua Umum Gerindra di Hambalang, Bogor,
Jawa
Barat, pada Senin, 31 Oktober 2016. Seusai pertemuan, keduanya
menyinggung mengenai demonstrasi yang akan dilakukan empat hari kemudian.
Prabowo Subianto mengatakan bahwa demonstrasi kepada Ahok harus dilakukan sesuai
aturan dan mengingatkan agar tidak ada upaya untuk memecah-belah bangsa.
Prabowo mengingatkan agar demonstrasi berjalan tertib dan merupakan hak konstitusional,
serta mengharapkan suasana baik dan sejuk.
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden ke-enam Republik
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono,
menggelar jumpa pers
di kediamannya di Cikeas, Jawa
Barat pada hari Rabu, 2 November 2016 untuk memberikan tanggapan
terhadap isu nasional, politik, dan isu mengenai dirinya. Dalam jumpa pers
tersebut SBY
membahas mengenai isu seputar demo yang akan dilakukan dua
hari setelahnya. Ia mengatakan unjuk rasa harus berjalan damai, tertib, sesuai
aturan, dan tidak merusak, dan bukanlah merupakan bentuk kejahatan politik.
Dalam pidatonya, SBY
menuding intelejen
memberikan informasi yang tidak akurat mengenai tuduhan adanya orang-orang
besar, kalangan, ataupun menuduh parpol
(partai
politik) mendanai aksi-aksi unjuk rasa. SBY
menganggap Demo 4 November merupakan murni dari gerakan hati nurani seperti Arab Spring sehingga tuduhan
demonstrasi ditunggangi politik adalah tuduhan yang tidak mendasar. Susilo
Bambang Yudhoyono juga menganggap demonstrasi ada karena ada yang diprotes dan
dituntut, dan menganggap tuntutannya ada yang tidak didengar. Ia bahkan
mengatakan jika tuntutan tidak didengar, bahkan hingga lebaran kuda
pun akan ada unjuk rasa.
Muhammad Rizieq Shihab
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Shihab
menjamin bahwa aksi massa akan berjalan damai dan pihaknya tidak akan melakukan
kerusuhan. Rizieq berharap satuan Polri dan TNI yang ditugaskan mengawal
aksi tidak bersikap represif,
sehingga aksi yang dimulai seusai salat
Jumat dapat berjalan dengan semestinya.
Kronologi
Aksi berpusat di kawasan
antara Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran
Bank Indonesia dan Istana
Kepresidenan, yang dideskripsikan telah berubah menjadi "lautan
putih" oleh demonstran yang berpakaian putih. Polisi memperkirakan sekitar
200.000 warga menghadiri aksi ini, perkiraan lain menyebut angka 50.000 Aksi
ini berjalan dengan damai dan tertib hingga Jumat sore, yang merupakan batas
penyelenggaraan aksi ini. Tokoh yang menghadiri aksi ini diantaranya Mantan
Ketua MPR Amien
Rais, Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah dan Fadli Zon, serta penyanyi Ahmad
Dhani dan Rhoma Irama. Para demonstran
berorasi dan menggunakan yel-yel, mendesak diprosesnya tindakan hukum terhadap
Basuki.
Namun sekitar pukul 18:30 WIB
aksi yang seharusnya sudah bubar mulai menjadi ricuh. Disinyalir, elemen
demonstran beratribut HMI memulai dorong-dorongan
dan menyerang polisi. Elemen lain tidak terlibat upaya kericuhan, dan sebagian
massa Front Pembela Islam (FPI)
berusaha melindungi barisan polisi dari elemen yang menyerang.[
Awalnya, polisi mempertahankan
barisannya dengan perisai dan tanpa senjata. Namun setelah serangan menjadi
lebih parah, anggota FPI yang melindungi polisi menghindar dan polisi
melepaskan tembakan gas air mata. Dua kendaraan milik Brimob dibakar saat
terjadi kericuhan di depan Istana
Merdeka, sekitar pukul 20:10 WIB. Situasi di sekitar Istana mulai
terkendali sekitar pukul 21:00 WIB, namun kericuhan terjadi di bagian lain
Jakarta, tepatnya di Penjaringan, Jakarta
Utara. Sebuah mini market dijarah dan sebuah sepeda motor dibakar.
Baru sekitar dini hari para pelaku kericuhan membubarkan diri. Dilaporkan 2
warga dan 1 polisi terluka.
Hasil
Wakil
Presiden Jusuf Kalla menjanjikan proses
penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama, akan selesai dalam dua minggu ke depan. Hal itu
ditegaskan Jusuf Kalla usai menggelar pertemuan dengan perwakilan peserta unjuk
rasa pada pukul 18:15 WIB. Kalla ditemani sejumlah menteri, di antaranya
Menkopolhukam Wiranto,
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta
Mensesneg Pratikno.
Tanggapan Pasca Aksi Massa
Presiden Joko Widodo
Pada 5 November 2016 pukul
00:10 WIB, setelah melakukan rapat terbatas
secara mendadak dengan sebagian menteri Kabinet
Kerja, Kapolri, Jenderal TNI, dan Kepala BIN, Presiden Joko
Widodo menggelar konferensi pers di Istana
Merdeka. Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara
aksi yang menjalankan aksi dengan damai hingga petang, namun menyesalkan
kerusuhan yang terjadi pada sesudah isya yang seharusnya sudah bubar dan hal
tersebut dilihat bahwa telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang
memanfaatkan situasi sebelumnya. Joko Widodo juga menyatakan bahwa proses hukum
terhadap Basuki akan dilakukan "secara tegas, cepat dan transparan",
dan menghimbau warga untuk pulang.
Sekretatis Kabinet Pramono Anung
Usai Presiden
Joko
Widodo memberikan konferensi
pers, Sekretaris Kabinet,
Pramono
Anung, mengatakan bahwa presiden sudah berniat kembali ke Istana
Merdeka setelah melakukan peninjauan proyek di Bandara Soekarno-Hatta.
Pramono Anung mengatakan Presiden sudah berkomunikasi dengan Menteri Sekretatis Negara,
Pratikno,
dan Sekretaris Kabinet, untuk kembali ke Istana, namun tidak memungkinkan untuk
kembali karena banyaknya massa yang mengepung istana. Selain itu, Danpaspampres, Bambang Suswantono, tidak
menyarankan presiden untuk kembali ke Istana Merdeka untuk alasan keamanan.
Presiden baru bisa masuk ke Istana Merdeka setelah suasana kondusif.
Memaknai AksiDemontrasi 4 November
Aksi demontrasi 4 November
tersebut dimaknai secara beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia khawatir
dampak dari demonstrasi besar-besaran tersebut, mengingat sudah banyak terjadi
kasus kekerasan dan kerusuhan setelah demonstrasi besar-besaran yang sebelumnya
pernah terjadi. Kekhawatiran ini sangat terasa, meskipun Rizieq sebagai ketua
FPI telah mengatakan bahwa demonstrasi ini tidak digelar dengan tujuan politik
atau anti-Tiongkok. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia masih percaya
bahwa demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Hal ini
semakin menambah variasi respon masyarakat menjelang datangnya tanggal 4
November 2016.
Kekhawatiran ini masuk akal,
mengingat saat ini telah memasuki masa kampanye Gubernur DKI. Dimana Ahok,
sebagai tokoh sentral yang disasar demonstrasi ini adalah salah satu kandidat
calonan gubernur DKI. Artikel ini pada dasarnya ingin mendiskusikan bagaimana
demonstrasi di negara ini dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi.
Demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya
pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ide dasar demonstrasi yaitu menyampaikan
pendapat dan mengekspresikan ide-ide. Akan tetapi, fakta yang sangat
disayangkan adalah bahwa demonstrasi ni justru sebagian besar digunakan sebagai
alat untuk memaksakan kehendak tertentu kelompok tertentu massa, tanpa urgensi
dan validitas atas apa yang mereka klaim.
Cara Mencegah Konflik antar Agama
Cara mencegah konflik yang utama dan utama adalah bertoleransi antar umat
beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antar umat
beragama. Istilah tersebut merupakan istilah resmi yang dipakai oleh
pemerintah. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan
pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatar
belakangi oleh meruncingnya hubungan antar umat beragama. Adapun sebab musabab
timbulnya ketegangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat
beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek sebagai berikut:
1.
Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas
dakwah atau missi.
2.
Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya
sendiri dan agama pihak lain.
3.
Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga
kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain.
4.
Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan
agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
5.
Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain,
baik intern umat beragama,antar umat beragama, maupun antara umat beragama
dengan pemerintah.
6.
Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah
perbedaan pendapat
Kesimpulan
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa
konflik antar agama masih sering terjadi diIndoesia. Agar kehidupan umat beragama kembali rukun dan harmonis maka sebagai
maka cara yang paling baik dan utama dilakukan adalah bersilaturahmi dengan
pemeluk agama lain termasuk dalam menjalankan pelayanan sosial mereka. Selain
itu kita haru menghilangkan rasa curiga dengan pemeluk agama lain. Tapi yang
lebih penting adalah bertoleransi..Akibat fatal dari adanya konflik antar umat
beragama adalah kehancuran persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.Yang ini
dapat merusak nila-nilai pancasila sila pertama.
Daftar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_4_November (di akses 25 november)
http://www.kompasiana.com/iwanseppriadi/analisis-kasus-aksi-damai-4-november-2016_5829ba81f69273f40cba740c
(di akses 25 november)
(di akses 25 november)